Fahmi Abidin
IDXChannel – Dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18/2/2020) yang membahas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, para wakil rakyat kompak dan ngotot untuk tidak naikkan.
Namun, dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, bahwa kenaikan iuran BPJS kesehatan adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi rakyat.
“Jadi kita tetap memberikan yang terbaik pada rakyat, tadi memberikan pelayanan pada masyarakat terutama kepada yang tidak mampu. Namun kemampuan negara untuk memberikan jamsos sangat tergantung keuangannya juga. Jadi enggak bisa hanya lihat satu sisi," kata Sri Mulyani di Jakarta, pada Selasa (18/2/2020).
Diungkapkan Sri Mulyani, BPJS Kesehatan ini merupakan hak dan kewajiban sehingga negara membahasnya dalam konteks tersebut. Jaminan kesehatan dan sosial ini menurutnya juga harus dilihat dari keseluruhan.
“Pertama amanat UUD, amanat dari UU sendiri, perpres yang melandasi kita. Dan tentu kita ingin sistem jaminan sosial secara keseluruhan bisa diwujudkan tanpa membuat negara ini dalam situasi tidak sustainable,” imbuhnya.
Dalam rapat kerja gabungan tersebut, pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. (*)
