IDXChannel - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan dua alasan utama tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Ketentuan mengenai illicit enrichment sebelumnya terus didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar dapat diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset.
Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah menampung berbagai masukan dari publik hingga kalangan ahli, yang ternyata melahirkan pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menolak.
“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, Komisi III DPR juga telah menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan penerapan illicit enrichment ya karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.