sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

RUU Perampasan Aset Disahkan di Rapat Paripurna, Komisi III Ungkap 10 Poin Utama

News editor Achmad Al Fiqri
18/11/2026 14:32 WIB
Komisi III DPR RI membawa RUU itu untuk disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna pada hari ini, Rabu (18/11/2026).
RUU Perampasan Aset Disahkan di Rapat Paripurna, Komisi III Ungkap 10 Poin Utama. (Foto: iNews Media Group)
RUU Perampasan Aset Disahkan di Rapat Paripurna, Komisi III Ungkap 10 Poin Utama. (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Komisi III DPR RI telah rampung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sedianya, Komisi III DPR RI akan membawa RUU itu untuk disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna.

Ketua Komisi III DPR RI yang juga menjadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman melaporkan, pihaknya telah membahas ratusan daftar inventarisir masalah (DIM) dalam RUU itu.

"DIM yang jumlahnya 397, yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," kata Habiburokhman saat Rapat Pleno Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026).

Habiburokhman mengatakan pihaknya terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli. Hal ini dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU.

"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ucap Habiburokhman.

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement