sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM

News editor Felldy Utama
19/11/2026 13:40 WIB
DPR mengungkapkan dua alasan utama tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar ke dalam UU Perampasan Aset.
Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM. (Foto: iNews Media Group)
Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM. (Foto: iNews Media Group)

“Memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana) 

Halaman : 1 2 3 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement