IDXChannel—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui tindak pidana (conviction-based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction-based).
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.
Ia menjelaskan, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.