"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujarnya.
Dia mengatakan, undang-undang tersebut juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.
Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian. Atau biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," tuturnya.
Ia menilai, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut. Pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.