Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, Soedeson menyebut UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.
Badan tersebut nantinya dipimpin oleh seorang kepala badan, sementara struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden. Menurut dia, badan independen itu dibentuk untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.
"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," ujarnya.
Di sisi lain, Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.
Ia menegaskan, tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan.