"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.
Ia menjelaskan, terdapat pula prosedur gugatan dan perlawanan hingga adanya putusan akhir sebelum aset dapat dijual atau dicairkan untuk kepentingan negara maupun korban. Namun, terdapat pengecualian untuk aset yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonominya.
Aset seperti ikan, minyak, dan barang industri yang mudah rusak dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan. Meski demikian, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat harus menunggu putusan inkrah sebelum dapat dieksekusi melalui penjualan. Soedeson menjelaskan, mekanisme non-conviction based bukan berarti perampasan aset dilakukan tanpa proses pengadilan.
Mekanisme tersebut menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara yang mengajukan permohonan penyitaan aset.