sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM

News editor Felldy Utama
19/11/2026 13:40 WIB
DPR mengungkapkan dua alasan utama tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar ke dalam UU Perampasan Aset.
Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM. (Foto: iNews Media Group)
Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM. (Foto: iNews Media Group)

“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.

Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama.

"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.

Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.

Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator tersebut menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement