Anggie Ariesta
Dia juga menekankan bahwa mengajukan dan menunggu persetujuan setiap tahun berarti lebih banyak waktu dan biaya untuk urusan administratif.
"Bila sistem digitalnya belum siap atau ada bottleneck dari pihak ESDM, bisa terjadi keterlambatan izin, yang berakibat penghentian sementara produksi," kata Imam.
Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan tambang ingin membeli alat berat senilai Rp100 miliar dengan masa pakai 5 tahun, dan hanya dijamin izin operasional selama 1 tahun melalui RKAB tahunan, maka perusahaan harus menanggung risiko jika tahun depan RKAB tidak disetujui, yang bisa membuat alat berat menjadi idle dan tidak produktif.
(NIA DEVIYANA)
