Pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan dengan jangka waktu tujuh bulan dan jatuh tempo pada 31 Maret 2027. Pembayaran pokok beserta bunga dilakukan sekaligus saat jatuh tempo. Sementara itu, bunga pinjaman dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 15 persen.
Di sisi lain, RGAS sebelumnya juga melaporkan pemberian pinjaman kepada perusahaan terkendali lainnya, yakni PT KS, senilai Rp25 miliar atau setara 24,06 persen dari ekuitas pada 11 November 2026. Jika digabungkan dengan fasilitas pinjaman kepada PT KIS, total pinjaman kepada kedua perusahaan tersebut mencapai Rp45 miliar atau 43,31 persen dari ekuitas RGAS per 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp103,90 miliar.
Nilai akumulasi transaksi tersebut telah melampaui ambang batas 20 persen dari ekuitas atau sekitar Rp20,78 miliar. Dengan demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
Meski demikian, RGAS dikecualikan dari kewajiban menggunakan penilai independen dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini karena nilai transaksi tidak melebihi 50 persen dari ekuitas atau Rp51,95 miliar serta dilakukan dengan perusahaan terkendali yang kepemilikan sahamnya lebih dari 99 persen, masing-masing sebesar 99,56 persen di PT KIS dan 99,37 persen di PT KS.
Manajemen juga memastikan transaksi afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Selain itu, pemberian pinjaman kepada kedua perusahaan terkendali tersebut dipastikan tidak akan mengganggu kondisi likuiditas maupun kelangsungan kegiatan usaha RGAS.
(Shifa Nurhaliza Putri)