Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Mereka juga diduga mendanai transaksi melalui rekening bank milik pihak lain sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan, penahanan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka. OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari reformasi OJK untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Upaya ini diharapkan dapat menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
(Rahmat Fiansyah)