IDXChannel – Rencana Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati minimal 70 persen keuntungan dari seluruh kegiatan pertambangan berpotensi mengubah struktur keuntungan perusahaan tambang, terutama emiten swasta yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
Sinarmas Sekuritas menilai, Senin (16/11/2026), kebijakan tersebut berpotensi mencakup seluruh subsektor pertambangan, mulai dari batu bara, nikel, emas, tembaga, hingga timah.
Dengan demikian, dampaknya tidak terbatas pada perusahaan tambang batu bara dan nikel, tetapi juga dapat meluas ke emiten mineral dan logam lainnya.
Dalam analisisnya, Sinarmas menyoroti perbedaan potensi implikasi kebijakan bagi perusahaan tambang milik negara dan swasta.
“Emiten swasta yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan regulasi, sementara emiten BUMN berpeluang memperoleh keuntungan strategis,” tulis Sinarmas.