Dia bahkan membuka peluang agar saham perusahaan tambang dikuasai negara.
Meski demikian, investasi swasta tetap diperbolehkan, terutama jika perusahaan membutuhkan tambahan modal, dengan ketentuan mayoritas keuntungan tetap dinikmati bangsa Indonesia.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita mungkin butuh modal, dia memasukkan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya agar pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, Prabowo menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan ini bertujuan memastikan laporan ekspor sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.