IDXChannel – Rencana Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati minimal 70 persen keuntungan dari seluruh kegiatan pertambangan berpotensi mengubah struktur keuntungan perusahaan tambang, terutama emiten swasta yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
Sinarmas Sekuritas menilai, Senin (16/11/2026), kebijakan tersebut berpotensi mencakup seluruh subsektor pertambangan, mulai dari batu bara, nikel, emas, tembaga, hingga timah.
Dengan demikian, dampaknya tidak terbatas pada perusahaan tambang batu bara dan nikel, tetapi juga dapat meluas ke emiten mineral dan logam lainnya.
Dalam analisisnya, Sinarmas menyoroti perbedaan potensi implikasi kebijakan bagi perusahaan tambang milik negara dan swasta.
“Emiten swasta yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan regulasi, sementara emiten BUMN berpeluang memperoleh keuntungan strategis,” tulis Sinarmas.
Meski demikian, dampak aktual terhadap profitabilitas dan valuasi masing-masing emiten masih belum dapat dipastikan.
Pasalnya, pemerintah belum menjelaskan formula teknis pembagian keuntungan sebesar 70 persen tersebut, termasuk apakah perhitungannya didasarkan pada pendapatan (revenue), laba bersih, atau keuntungan setelah dikurangi biaya produksi.
Kejelasan mengenai mekanisme pengembalian modal investor juga menjadi faktor penting.
Sinarmas menilai, perlakuan terhadap IUP yang sudah beroperasi serta skema pengembalian investasi perlu diperjelas sebelum dampak kebijakan terhadap perusahaan dapat dihitung secara lebih terukur.
Emiten yang berpotensi terdampak mencakup berbagai subsektor pertambangan.
Di sektor batu bara, menurut tilikan Sinarmas Sekuritas, perusahaan yang perlu dicermati antara lain PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM).
Sementara itu, di sektor nikel terdapat PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT PAM Mineral Tbk (NICL).
Adapun emiten emas dan tembaga yang turut menjadi perhatian meliputi PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).
Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi mencakup PT Timah Tbk (TINS) di sektor timah.
Sebelumnya, dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menginstruksikan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) memberikan keuntungan minimal 70 persen bagi negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Dia bahkan membuka peluang agar saham perusahaan tambang dikuasai negara.
Meski demikian, investasi swasta tetap diperbolehkan, terutama jika perusahaan membutuhkan tambahan modal, dengan ketentuan mayoritas keuntungan tetap dinikmati bangsa Indonesia.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita mungkin butuh modal, dia memasukkan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya agar pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, Prabowo menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan ini bertujuan memastikan laporan ekspor sesuai dengan jumlah barang yang sebenarnya dikirim ke luar negeri.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” katanya.
Prabowo kemudian menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai berbagai persoalan di daerah, termasuk terkait koridor-koridor yang menjadi perhatian pemerintah.
“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya, kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya” ujar dia. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.