"Investor asing sangat membutuhkan kepastian mengenai stabilitas pemerintahan, sehingga jika proses suksesi berlangsung lebih lama, kekhawatiran bisa mendorong mereka mengurangi kepemilikan aset rupiah," ujar Ibrahim.
Selain faktor politik, fokus pasar tertuju pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pekan ini. Konsensus pelaku pasar memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuannya sebagai langkah antisipatif untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, kebijakan moneter ketat ini memicu dilema tersendiri karena suku bunga yang bertengger di level tinggi membuat biaya pinjaman semakin mahal, yang berisiko menekan daya beli masyarakat serta menahan laju ekspansi dunia usaha.
Otoritas moneter dituntut cermat menyeimbangkan antara stabilitas eksternal dan kebutuhan bahan bakar pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Beban biaya modal yang tinggi menjadi risiko tersendiri bagi korporasi yang tengah merencanakan ekspansi bisnis menjelang akhir tahun.
"Langkah mempertahankan suku bunga diperlukan untuk menjaga rupiah dan mengendalikan inflasi, namun tantangannya biaya pinjaman yang mahal membuat konsumsi masyarakat dan ekspansi dunia usaha berjalan lebih lambat," tutur Ibrahim.