Suparjo Ramalan
IDXChannel - Hingga pekan keempat Januari 2022, PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp4,07 triliun atau 9,56% dari target kontrak baru tahun 2022 sebesar Rp42,57 triliun.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyebut salah satu kontrak baru yang diperoleh perusahaan adalah desain dan konstruksi tiga proyek pembangunan dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD) anak usaha PT Margautama Nusantara (MUN).
"Perusahaan pun telah melakukan penandatanganan kontrak kerja sama desain dan konstruksi tiga proyek pembangunan dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD) anak usaha PT Margautama Nusantara (MUN) pada Senin (31/1/2022)," ujar Agung, Jumat (4/2/2022).
Adapun ketiga proyek tersebut diantaranya konstruksi tidak sebidang ramp junction Serpong dengan exit ramp Pamulang dan pelebaran jalan arteri exit Pamulang, konstruksi penanganan banjir pada KM 8, hingga konstruksi jalan akses Tol Makassar New Port (Tahap I dan II).
Agung juga mencatat, berbekal dengan portofolio WIKA yang luas di bidang infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol dan terminal, WIKA berkomitmen untuk menjawab kepercayaan tersebut dengan mengerjakan ketiga proyek tersebut dengan kualitas yang optimal serta mengutamakan aspek keselamatan kerja.
“Proyek ini juga akan mengusung konsep green infrastructure dengan ikut berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, proyek ini akan menampilkan sisi estetika yang secara visual memiliki daya tarik kepada publik,” katanya.
Saat ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham baru saja mengangkat Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Jumat (4/2/2022).
RUSPLB Tahun Buku 2021 itu dipimpin langsung oleh Jarot Widyoko selaku Komisaris Utama perseroan dengan membahas dua keputusan yaitu, perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan dan perubahan susunan pengurus.
Perubahan Anggaran Dasar pada RUPSLB ini merupakan tindak lanjut sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(NDA)
