Intip Gaji Polisi per Bulan yang Jaga Demo RUU Pilkada

• Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2,2 juta - Rp3,7 juta
• Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2,3 juta - Rp3,8 juta
• Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2,4 juta - Rp3,9 juta
• Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2,4 juta - Rp4 juta
• Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2,5 juta - Rp4,2 juta
• Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2,6 juta - Rp4,3 juta

Intip Gaji Polisi per Bulan yang Jaga Demo RUU Pilkada. (FOTO: MNC MEDIA)

Golongan III (Perwira Pertama)

Perwira Pertama merupakan golongan yang berada di atas Bintara, mencakup Inspektur Polisi Dua (Ipda) hingga Ajun Komisaris Polisi (AKP). Mereka bertanggung jawab sebagai pimpinan dalam berbagai operasi kepolisian.

Dalam unjuk rasa ini, biasa perwira pertama menjadi komandan dalam satu kelompok Bintara atau TamTama, mereka bertugas menjembatani komando dari perwira ke TamTama maupun Bintara. Berikut kisaran gaji Perwira Pertama setelah kenaikan 8 persen:

• Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2,9 juta - Rp4,7 juta
• Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp3 juta - Rp5 juta
• Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp3,1 juta - Rp5,1 juta

Golongan IV (Perwira Menengah)

Perwira Menengah meliputi pangkat dari Komisaris Polisi (Kompol) hingga Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan manajemen di tingkat menengah dalam organisasi kepolisian.

Dalam demonstrasi di lapangan, perwira menengah menjadi Komandan tertinggi lapangan. Biasa komandan ini berada di kumpulan, dalam Demo RUU Pilkada Kapolres Jakarta Pusat dengan jabatan Kombes menjadi pemimpin lapangan. Berikut kisaran gaji Perwira Menengah setelah kenaikan 8 persen:

• Komisaris Polisi (Kompol): Rp3,2 juta - Rp5,3 juta
• Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3,3 juta - Rp5,4 juta
• Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol): Rp3,4 juta - Rp5,6 juta

Golongan V (Perwira Tinggi)

Golongan ini adalah golongan tertinggi dalam kepolisian, terdiri dari Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen) hingga Jenderal Polisi. Mereka memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan strategis dan arah kepolisian secara keseluruhan.