Fiki Ariyanti
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Tukin PNS BPK sebesar Rp1.540.000 untuk jabatan 1 dan paling besar Rp41.550.000 untuk jabatan 17. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014.
5. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Tunjangan kinerja PNS Kemenkumham sebesar Rp2.211.000 untuk kelas jabatan 3 atau terendah dan paling besar Rp27.577.500 untuk jabatan kelas 17. Hal ini ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2015.
Tergiur? Kamu punya kesempatan menjadi PNS yang kaya raya tanpa harus korupsi. Namun tentunya harus dibarengi dengan upaya mengatur keuangan agar gaji dan tunjangan tidak habis untuk foya-foya, tetapi digunakan untuk masa depan, seperti dana pensiun, investasi, dan dana darurat.
(Penulis: Nur Pahdilah/Magang)
(FAY)
