Fiki Ariyanti
Anas menegaskan, seleksi ini bersifat transparan dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamar saat melakukan tes. Dipastikannya, tidak akan ada calo atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab, sistem yang dibangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real-time.
Instansi yang membuka kebutuhan peserta sekolah kedinasan antara lain:
1. Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim) total 525 kebutuhan
2. BPS (Politeknik Statistika STIS) 500 kebutuhan
3. BSSN (Politeknik Siber dan Sandi Negara) 125 kebutuhan
4. BIN (STIN) 400 kebutuhan
5. Kementerian Keuangan 1.100 kebutuhan
6. BMKG (Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) 80 kebutuhan
7. Kementerian Perhubungan (22 Sekolah Perhubungan) 1.408 kebutuhan.
