Binti Mufarida
IDXChannel - Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Daryono menegaskan, aktivitas sejumlah gunung api yang berlangsung secara bersamaan tidak otomatis menunjukkan Indonesia sedang memasuki fase erupsi nasional.
Dari catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sejumlah gunung api yang saat ini sedang aktif erupsi di antaranya Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Sinabung, Gunung Ibu, hingga Gunung Ili Lewotolok.
Menurut Daryono, aktivitas beberapa gunung api secara bersamaan tidak berarti satu gunung memicu gunung lainnya. Indonesia memang memiliki banyak gunung api aktif karena berada pada zona subduksi dan pertemuan lempeng yang sangat aktif.
“Aktivitas masing-masing gunung pada dasarnya dikontrol oleh sistem magmatik lokal, sehingga harus dianalisis berdasarkan parameter masing-masing gunung,” kata Daryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2026).
Dia menjelaskan, potensi bahaya dari setiap gunung api juga berbeda. Erupsi dapat menghasilkan awan panas, lava, lontaran batu pijar, hujan abu, gas vulkanik, dan lahar.
Pada gunung api yang berada dekat laut seperti Anak Krakatau, masyarakat juga perlu mewaspadai potensi gangguan laut atau tsunami akibat proses vulkanik. Namun, mekanisme tersebut berbeda dengan tsunami yang dipicu gempa megathrust.
Daryono menekankan mitigasi harus berbasis pada bahaya spesifik masing-masing gunung api, bukan sekadar melihat status aktivitasnya.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan pemantauan kegempaan, deformasi tubuh gunung, emisi gas, visual, dan parameter lainnya berlangsung selama 24 jam.
Hasil pemantauan tersebut kemudian harus diterjemahkan menjadi zona bahaya yang jelas, rekomendasi evakuasi, jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta komunikasi risiko yang cepat dan konsisten.
“Kesiapsiagaan Indonesia harus menggunakan pendekatan multi-hazard, karena masyarakat yang sedang menghadapi erupsi belum tentu hanya menghadapi satu ancaman,” ujarnya.
Menurutnya, setelah erupsi, hujan dapat memobilisasi material vulkanik menjadi lahar. Selain itu, gangguan infrastruktur, kualitas udara, penyakit, dan terganggunya transportasi dapat memperbesar dampak sosial-ekonomi.
“Pemerintah pusat memiliki fungsi penting dalam monitoring nasional, penyediaan data dan informasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan sumber daya, serta penetapan kebijakan nasional,” katanya.
Sementara itu, pemerintah daerah dinilai menjadi ujung tombak penanganan karena mengetahui kondisi masyarakat, akses jalan, kelompok rentan, lokasi pengungsian, dan kapasitas lokal.
Daryono menilai kunci kesiapan bukan hanya memiliki peralatan pemantauan, tetapi memastikan seluruh sistem mampu mengubah data menjadi keputusan dalam hitungan menit.
“Karena itu, indikator keberhasilan mitigasi seharusnya bukan hanya jumlah sensor yang terpasang, tetapi seberapa cepat informasi bahaya diterima, dipahami, dan menghasilkan tindakan penyelamatan oleh masyarakat,” kata dia.
(Dhera Arizona)
