“Kesiapsiagaan Indonesia harus menggunakan pendekatan multi-hazard, karena masyarakat yang sedang menghadapi erupsi belum tentu hanya menghadapi satu ancaman,” ujarnya.
Menurutnya, setelah erupsi, hujan dapat memobilisasi material vulkanik menjadi lahar. Selain itu, gangguan infrastruktur, kualitas udara, penyakit, dan terganggunya transportasi dapat memperbesar dampak sosial-ekonomi.
“Pemerintah pusat memiliki fungsi penting dalam monitoring nasional, penyediaan data dan informasi, koordinasi lintas kementerian/lembaga, dukungan sumber daya, serta penetapan kebijakan nasional,” katanya.
Sementara itu, pemerintah daerah dinilai menjadi ujung tombak penanganan karena mengetahui kondisi masyarakat, akses jalan, kelompok rentan, lokasi pengungsian, dan kapasitas lokal.
Daryono menilai kunci kesiapan bukan hanya memiliki peralatan pemantauan, tetapi memastikan seluruh sistem mampu mengubah data menjadi keputusan dalam hitungan menit.
“Karena itu, indikator keberhasilan mitigasi seharusnya bukan hanya jumlah sensor yang terpasang, tetapi seberapa cepat informasi bahaya diterima, dipahami, dan menghasilkan tindakan penyelamatan oleh masyarakat,” kata dia.
(Dhera Arizona)