Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah adanya keterlibatan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan penambangan nikel di Raja Ampat.
Hal ini dikatakan Bahlil menanggapi isu jika Jokowi terlibat aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat.
Termasuk adanya nama kapal pengangkut nikel ‘JKW-Dewi Iriana’. Menurutnya, perizinan tersebut jauh sebelum Jokowi menjadi Presiden.
"Itu enggak ada itu, gimana itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Bahlil menegaskan, empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dicabut oleh pemerintah semuanya diterbitkan pada periode 2004 dan 2006, saat kewenangan pemberian izin tambang masih berada di tangan pemerintah daerah.
"Yang empat IUP kita cabut itukan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," kata Bahlil.
