Ikhsan PSP
Menurutnya, di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lainnya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh dari kata layak.
"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," tuturnya.
Meski sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan, tanggungjawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggungjawab gubernur, jalan kabupaten atau kota tanggung jawab bupati atau walikota tapi buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah.
"Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastrutur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan," sebut Djoko.
Dia menambahkan, jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Selain menghambat perjalanan namun juga sering menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.
