Felldy Utama
IDXChannel - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik (parpol). Menurutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mengatur secara spesifik asal-usul dua nama calon yang dapat diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
Pernyataan Muzani tersebut berbeda dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyebut calon pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama," kata Muzani usai menggelar rapat gabungan bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan, konstitusi tidak mengatur secara terperinci mengenai asal-usul dua nama calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR, termasuk apakah mereka harus berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
"Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," ujarnya.
