Sebelumnya, Yusril berpandangan, ketentuan mengenai asal-usul calon wakil presiden pengganti Gibran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, disebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.
"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Muzani meminta semua pihak bersabar menunggu proses pengisian jabatan tersebut yang mulai berjalan setelah rapat gabungan.
"Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan," tuturnya.
(Rahmat Fiansyah)