sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Beda dengan Yusril, Muzani Sebut Wapres Pengganti Gibran Tidak Harus dari Parpol

News editor Felldy Utama
13/11/2026 18:06 WIB
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik. (Foto: IMG/Felldy Utama)
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik. (Foto: IMG/Felldy Utama)

IDXChannel - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyebut calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik (parpol). Menurutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mengatur secara spesifik asal-usul dua nama calon yang dapat diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.

Pernyataan Muzani tersebut berbeda dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, Yusril menyebut calon pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama," kata Muzani usai menggelar rapat gabungan bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Muzani menegaskan, konstitusi tidak mengatur secara terperinci mengenai asal-usul dua nama calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR, termasuk apakah mereka harus berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

"Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," ujarnya.

Sebelumnya, Yusril berpandangan, ketentuan mengenai asal-usul calon wakil presiden pengganti Gibran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3, disebutkan bahwa pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa presiden. Calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu, MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Muzani meminta semua pihak bersabar menunggu proses pengisian jabatan tersebut yang mulai berjalan setelah rapat gabungan.

"Nanti tunggu waktu ya, sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan," tuturnya.

(Rahmat Fiansyah)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement