Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah membangun 100 Sekolah Rakyat hanya dalam kurun waktu 299 hari pemerintahannya. Dia menargetkan jumlah Sekolah Rakyat yang dibangun mencapai 100 sekolah setiap tahunnya.
Prabowo mengatakan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu. Proses seleksi masuk didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonom Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat kami bangun agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden juga mengatakan setiap anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat harus punya kasur, selimut, komputer, dan meja belajar sendiri. Fasilitas ini diperlukan agar anak-anak tersebut nyaman dan bisa tumbuh di lingkungan yang baik.
Target utama Sekolah Rakyat, kata Prabowo, adalah agar anak dari keluarga tidak mampu bisa naik kelas sosial. Pasalnya, siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari masyarakat yang masuk golongan tidak mampu desil 1 (kelompok miskin ekstrem) dan desil 2 (kelompok miskin). Mereka termasuk ke dalam 20 persen rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah.
“Karena itu, saat anaknya berada di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni kami renovasi. Keluarganya dapat bantuan sosial. Anak dan keluarganya bisa graduate, mereka lulus dari jerat kemiskinan,” kata Prabowo.
Diketahui, Sekolah Rakyat resmi dimulai pada 14 Juli 2025 sebagai implementasi langsung dari gagasan Prabowo untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak dari keluarga di Desil 1 dan 2.
Prabowo menegaskan bahwa program ini harus menjadi solusi nyata tepat sasaran, berbasis data, dan berpihak pada kelompok yang selama ini kesempatannya terbatas oleh hambatan ekonomi dan sosial.
Sekolah Rakyat merupakan pengejawantahan dari Asta Cita keempat, yang menempatkan pendidikan sebagai kunci pembebasan sosial agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi. Secara konstitusional, program ini berpijak pada Pasal 28C dan 31 UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
(Rahmat Fiansyah)
