Yuwantoro Winduajie
Dengan demikian, SPPG yang memiliki fasilitas terbatas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Sebaliknya, kapasitas pelayanan harus didasarkan pada kemampuan riil dapur, bukan semata-mata pada target jumlah produksi.
“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelas Tysa.
Proses penilaian akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil grading selanjutnya menjadi instrumen evaluasi berbasis kondisi riil di lapangan untuk menentukan kapasitas pelayanan setiap dapur secara lebih terukur.
Tysa menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan MBG yang semakin efektif, profesional, dan tepat sasaran. Penyesuaian kapasitas juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan distribusi layanan berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan operasional masing-masing SPPG.
"Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan," katanya.
(Nadya Kurnia)
