Febrina Ratna
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan yang dijual di dark web.
"Kami sudah terima laporan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini sedang diinvestigasi lebih lanjut," kata Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Afriyandi di kantornya, Jakarta, Jumat (28/6/2024).
"Hasil investigasi itu akan memberi tahu apakah itu insiden betulan atau bukan, atau insiden lama. Ada tim kami yang melakukan investigasi," katanya.
Meski begitu, dia menekankan Ditjen Aptika Kominfo bukan pihak yang menangani aspek keamanan data, termasuk di BPJS Ketenagakerjaan. Aspek tersebut merupakan wewenang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Langkah Kominfo tersebut merupakan respons dari informasi yang ramai di media sosial terkait data BPJS Ketenagakerjaan yang diduga bocor. Informasi tersebut diunggah akun X (Twitter) @FalconFeedsio, Kamis (27/6/2024).
FalconFeeds merupakan platform keamanan siber yang kerap melaporkan kasus peretasan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
"Seorang anggota BreachForums mengunggah tentang pelanggaran data signifikan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan, suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia dan bertugas melindungi hak-hak pekerja," katanya.
Akun itu juga menyampaikan data-data apa saja yang berhasil dibobol dan dijual hacker yaitu nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok usia, alamat tempat tinggal, kode pos, provinsi, dan lainnya.
Dalam unggahan tersebut, FalconFeeds juga membagikan tangkapan layar (screenshot) yang memperlihatkan laman website di mana hacker menjual data BPJS Ketenagakerjaan di dark web BreachForums dengan identitas disamarkan.
(FRI)
