DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Cuti Melahirkan jadi Enam Bulan

IDXChannel - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Ketua DPR RI, Puan Maharani menanyakan persetujuan RUU KIA ini. Setelahnya, Puan pun mengetok palu tanda mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut menjadi UU.

“Selanjutnya kami akan menanyakan dari setiap fraksi apakah RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU, setuju ya? terima kasih,” kata Puan.

Puan juga menjelaskan ada 8 fraksi yang menyetujui RUU KIA ini yakni PDI P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP yang setuju dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga memaparkan pidatonya di tengah pengesahan RUU KIA ini. Dia mengatakan kesejahteraan ibu dan anak sudah menjadi tanggung jawab negara dan perlu diperhatikan.

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan negara menjamin kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, termasuk ibu dan anak,” jelas Bintang.

Bintang menjelaskan betapa pentingnya UU tersebut untuk ibu dan anak Tanah Air. Bintang mengatakan UU KIA ini juga bisa menjadi solusi dan memberi harapan kesejahteraan untuk ibu dan anak di Indonesia.

“Untuk itu, rancangan undang-undang ini hadir dengan harapan masalah ibu dan anak dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan dapat kita selesaikan untuk menyambut Indonesia emas 2045,” paparnya.

UU KIA ini pun memiliki beberapa poin penting yang turut dijabarkan dalam proses pengesahan ini. Di antaranya yang jadi sorotan adalah poin cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat 3 bulan pertama, dan paling lama 3 bulan berikutnya. 

Juga poin mengenai cuti bagi suami yang mendampingi istri dalam melakukan persalinan adalah 2 hari di dalam naskah RUU ini, dan dapat diberikan 3 hari berikutnya sesuai dengan kesepakatan.


(SAN)