"Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Dahnil.
Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. "Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kepala Negara ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.
Salah satu upaya yang dilakukan, Prabowo telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).