Binti Mufarida
Selain itu, bantuan juga terus mengalir dari berbagai pihak, termasuk provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi, lembaga kemanusiaan, serta perusahaan nasional yang menyalurkan bantuan melalui posko terpadu.
Penanganan pascabencana di Sumbar melibatkan berbagai unsur. Selain Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kegiatan tanggap darurat turut mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta anggota DPR RI yang turun langsung meninjau wilayah terdampak.
“Alhamdulillah, seluruh pihak sudah bergerak. Dari pemerintah pusat, DPR, hingga dunia usaha turun langsung membantu. Ini bentuk nyata kebersamaan,” kata Mahyeldi.
Masa tanggap darurat akan berlangsung hingga 8 Desember 2025, dengan fokus utama pada pemulihan akses, distribusi bantuan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan, terdapat 121 jembatan rusak, puluhan kilometer jalan terputus, serta kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertanian, dan infrastruktur publik lainnya.
“Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Saatnya kita bersatu membantu masyarakat. Sinergi ini harus dijaga agar proses pemulihan dan rehabilitasi berjalan cepat,” kata dia.
Dia pun mengajak masyarakat di daerah yang tidak terdampak untuk turut membantu korban bencana, baik melalui tenaga, logistik, maupun dukungan moral.
“Kita berharap masyarakat yang tidak terdampak ikut bergotong-royong membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Dengan kebersamaan, insyaallah kita bisa pulih lebih cepat,” tutupnya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
