Muhammad Refi Sandi/MPI
IDXChannel - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan tidak melanjutkan pembangunan Light Rapid Transit (LRT) fase 2. Padahal proyek yang bisa menyambungkan stasiun Pegangsaan Dua ke JIS.
Pembangunan proyek tersebut awalnya direncanakan mulai pada tahun anggaran 2023 mendatang. "Belum (ada pembangunan rute LRT fase 2 pada 2023)," kata Heru kepada wartawan di Plaza Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2022).
Heru menambahkan pembangunan bisa dilanjutkan penerusnya kelak yakni Gubernur periode 2024 mendatang.
"Kan bisa juga (pembangunan rute LRT fase 2) dilanjutkan oleh periode Gubernur berikutnya, periode 2024," ucap Heru.
Heru menegaskan sebagai orang nomor 1 di DKI saat ini tengah fokus mengutamakan penanganan banjir, macet dan tata kota. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Termasuk yang telah saya sampaikan tiga poin (banjir, macet, dan tata kota), termasuk juga menjaga situasi ekonomi," tuturnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp4,5 triliun untuk untuk kelanjutan program PT Mass Rapid Transit (MRT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023. Namun, dalam KUA-PPAS Pemprov DKI tak mengajukan kelanjutan pembangunan LRT.
Sementara itu, Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menitip pesan ke penerusnya untuk menyambungkan Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara dengan moda transportasi umum yakni LRT Jakarta dan KRL Commuter Line. Hal itu dituangkan Anies dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026, yang ditandatangani pada 10 Juni 2022.
Anies pun meminta penerusnya untuk terus melanjutkan pembangunan LRT Fase 2A sepanjang 8 kilometer yang akan tersambung dari Kelapa Gading ke JIS di Jakarta Utara.
"Akses dari dan menuju kawasan juga akan terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti BRT BRT dan LRT yang terhubung dengan akses pejalan kaki yang memadai. Selain itu juga didorong melalui pengembangan aksesibilitas stasiun KRL JIS yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat," tulis Anies dalam Pergub tersebut dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (21/9/2022).
(FRI)
