Muhammad Farhan
"Kita sudah melakukan uji coba penerapan fleksibilitas jam kerja maksimal 2 jam, 120 menit dan kami akan melakukan evaluasi terhadap tngkat kepadatan di jalan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengatakan, opsi kebijakan WFH tersebut dapat dilakukan jika melihat informasi kualitas udara yang tersedia di berbagai website. Adapun website yang dimaksud seperti JAKi, ISPUNet LHK atau website milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk masing-masing manajemen guna menentukan apakah perlu WFH atau tidak gitu. Karena kan tidak setiap hari fenomnanya terjadi," ujar Sigit.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menuturkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau kualitas udara yang ada di sekitaran lingkungannya. Dia pun mengimbau agar masyarakat juga turut aktif mengurangi dampak buruk dari kualitas udara yang ada di ibu kota.
"Masyarakat juga perlu melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga dan Jakarta, misal dengan menggunakan masker mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri," terang Asep.
(YNA)
