Muhammad Refi Sandi/MPI
4. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini sanksi dapat dikenakan kepada operator jaringan utilitas maupun kontraktor pelaksananya di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas terhadap galian di badan jalan yang tidak memiliki izin ataupun yang menyalahgunakan izin storing. Operator jaringan utilitas juga diminta melaksanakan kontrol lebih ketat terhadap kontraktor pelaksananya.
5. Sejalan dengan momentum ASEAN Summit 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
6. Apabila terdapat pembangunan dan pemeliharaan jaringan utilitas pada ruas jalan prioritas agar dituntaskan secepatnya.
“Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan peran aktif dari semua pihak, termasuk operator jaringan utilitas, untuk mengatasi kemacetan akibat galian di badan jalan. Pemprov DKI Jakarta mengajak semua pihak, seperti swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menyukseskan ASEAN Summit 2023 ini dengan mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan di Jakarta,” ujar Afan.
(SLF)
