Hambali
Lebih lanjut, Arbani menegaskan, dalam prinsip hukum humaniter internasional, serangan yang secara langsung menyasar warga sipil pada dasarnya dilarang.
"Target militer dalam konflik bersenjata seharusnya hanya ditujukan kepada anggota angkatan bersenjata yang terlibat dalam pertempuran," ujar dia.
Namun dalam beberapa konflik modern, kata dia, kapal tanker atau kapal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi strategis sering kali tidak lagi dipandang sebagai objek netral. Kapal-kapal itu kerap dianggap sebagai bagian dari kepentingan ekonomi vital yang kemudian menjadi sasaran militer.
“Kondisi ini berisiko karena di dalam kapal-kapal tersebut sering kali terdapat warga sipil dari berbagai negara yang seharusnya dilindungi dan tidak dijadikan objek serangan,” katanya.
Situasi keamanan di wilayah Selat Hormuz juga dinilai sangat kompleks, sehingga mendapatkan informasi yang akurat menjadi tantangan tersendiri.
"Karena itu, kerja sama diplomatik yang intensif dengan otoritas di kawasan sekitar, termasuk UEA dan Oman, dinilai sangat penting untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai insiden tersebut sekaligus memastikan keselamatan para WNI yang berada di wilayah konflik," kata dia.
(Dhera Arizona)
