Ari Sandita
Dia menjabarkan, setelah dilakukan penghitungan, antrean haji bisa diperpendek menjadi 26 tahun sebagaimana yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Namun, Presiden kembali memerintahkan untuk memperpendek kembali antrean haji karena waktu tunggu 26 tahun itu masih dinilai lama.
"Maka kami putuskan lakukan audit data berangkat dari direktif Presiden. Coba cek lagi, jangan-jangan bisa lebih percepat. Maka kami mulai nih agenda yang kami sebut audit data. Bahkan saya sering menyebutkan, lakukan audit forensik terhadap data. Maka kita lakukan tuh audit forensik terhadap data," katanya.
"Secara administrasi, jamaah itu, sekarang tuh secara administrasi itu 26 tahun, saya bikin lembaran baru, cara administrasi dengan rumusan tadi, itu ngantri itu 26 tahun, tapi secara faktual, mulai 2025 sejak ada Kementerian Haji, itu 14 tahun," paparnya.
Dia menambahkan, setelah dilakukannya audit data dan audit forensik data, Kemenhaj pun berhasil memformulasikan antrean haji menjadi 14 tahun. Semua itu berhasil dilakukan pasca dilakukannya beres-beres kaitannya data haji.
"Kok bisa begitu? Enggak ada Kementerian Haji secara faktual tetap 14 tahun? Enggak. Karena ada perintah Presiden Prabowo melalui Kementerian Haji untuk beres-beres data dan pastikan pengelolaan data bersih, maka bisa 14 tahun. Ini yang kemudian saya sebut sebagai antrian faktual," katanya.
"Kami lakukan audit forensik, kami pastikan bersih, transparan, dan sebagainya, akhirnya bisa 14 tahun sesuai harapan Presiden. Akhirnya per 2025, termasuk 2026, termasuk nanti 2027, secara faktual 14 tahun. Bahkan ada yang 13 tahun," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
