Dia menegaskan, setiap temuan pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh operator kapal. Untuk ketidaksesuaian kategori minor, operator diberikan batas waktu penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
"Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian yang bersifat mayor, kami tidak akan ragu merekomendasikan agar kapal tidak diizinkan berlayar sampai ketidaksesuaian tersebut diperbaiki. Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran," ujar Samsuddin dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Samsuddin menambahkan, ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh kapal penumpang tanpa terkecuali, termasuk kapal milik pemerintah. Menurutnya, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pengawasan.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Tanjungpinang, Stephanus Risdiyanto, mengatakan kegiatan uji petik tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.
Dia menilai peningkatan pengawasan diperlukan menyusul sejumlah kejadian kecelakaan kapal penumpang dalam beberapa waktu terakhir yang menjadi perhatian pemerintah.