Jonathan Simanjuntak
Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.
"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," kata Budi.
Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain itu, KPK terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian, yakni dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025 atau berada pada kategori “waspada”.
"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94," tambah Budi.
(Febrina Ratna Iskana)
