"Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas," kata Devi.
Selain kepastian pembebasan biaya, pemerintah juga mempercepat penyiapan sarana dan prasarana penunjang belajar mengajar. Gedung permanen kini telah rampung di 93 titik dan mulai beroperasi sejak pertengahan Juli hingga awal September ini.
Pembangunan fisik yang masif ini berfokus agar semakin banyak anak dapat segera mengecap pembelajaran di fasilitas yang setara dengan sekolah unggulan tanpa harus menunggu lebih lama.
Melalui sinergi perluasan jangkauan, ketepatan data target, dan penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerintah optimistis hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
(Dhera Arizona)