Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pemerintah hingga saat ini belum ada rencana membentuk tim satgas khusus.
Hal itu, menyusul telah dibentuknya tim khusus dari Mabes Polri dan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR untuk mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang memiliki indikasi mengarah pada tindakan makar.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk Satgas, tim, atau apapun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," kata Yusril di Jakarta Pusat pada Senin, (9/11/2026).
"Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim. Dan sudah beberapa kali juga, baik Bareskrim, saya, maupun Mensesneg menyampaikan ke publik tentang perkembangan peristiwa ini," sambungnya.
Dia menambahkan, hingga sampai saat ini empat jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yaitu: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi telah disangkakan ke dalam tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
"Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP," katanya.
