Zakky Mubarok Santosa
IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa pemerintah hingga saat ini belum ada rencana membentuk tim satgas khusus.
Hal itu, menyusul telah dibentuknya tim khusus dari Mabes Polri dan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPR untuk mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang memiliki indikasi mengarah pada tindakan makar.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk Satgas, tim, atau apapun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," kata Yusril di Jakarta Pusat pada Senin, (9/11/2026).
"Itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu oleh Bareskrim. Dan sudah beberapa kali juga, baik Bareskrim, saya, maupun Mensesneg menyampaikan ke publik tentang perkembangan peristiwa ini," sambungnya.
Dia menambahkan, hingga sampai saat ini empat jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yaitu: Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi telah disangkakan ke dalam tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.
"Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan. Dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada indikasi tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP," katanya.
Pasalnya, dia menekankan untuk menyatakan suatu hal masuk ke dalam kategori indikasi makar memerlukan adanya alat bukti yang cukup kuat. Dia menjelaskan setelah adanya penelusuran, pihak terkait memastikan bahwa tindakan yang dilakukan empat jenderal polisi tersebut masuk ke tindak pidana makar.
"Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronik biasa, tapi mengarah kepada tindak pidana makar," kata dia.
Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden dinilai memiliki dimensi hukum berbeda karena menyangkut kedudukan, keselamatan dan martabat seorang kepala tinggi pemerintahan.
"Tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap ini Presiden! Presiden itu primus inter pares, melekat jabatan dan martabatnya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap penyadapan biasa. Harus dicari kaitannya dengan pasal makar (Pasal 191-193 KUHP), yaitu melumpuhkan Presiden atau membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut tim penyidik Bareskrim Polri terus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi-saksi secara intensif untuk memastikan unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi.
"Saat ini pendalaman terus dilakukan Bareskrim, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa. Kami percaya Bareskrim menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
