IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan penyidik menemukan petunjuk dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik kini mendalami hubungan antara aktivitas penyadapan dengan dugaan rencana makar tersebut.
Yusril mengatakan, perkembangan penyidikan menunjukkan kasus tersebut bukan sekadar persoalan penyadapan atau intersepsi elektronik. Dia menyebut terdapat indikasi keterkaitan dengan tindak pidana makar yang sebelumnya telah didalami kepolisian.
"Dan sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya," kata Yusril di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dia menilai motif di balik penyadapan menjadi salah satu hal penting yang harus diungkap penyidik. Terlebih, objek penyadapan dalam perkara tersebut adalah Presiden Prabowo.
"Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar, karena tentu ada satu motif ya untuk apa penyadapan dilakukan," ujarnya.