Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF.
Surat itu berisi penanganan pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh.
Langkah ini diambil menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta tingginya korban jiwa akibat bencana yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan pihaknya telah menyampaikan permintaan resmi kepada UNDP dan UNICEF
Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk pascatsunami 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Selasa (16/12/2025).
Permintaan tersebut disampaikan karena kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pascabencana.
“Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
