Perusahaan Wajib Bayar Upah Pekerja yang di-PHK Sampai Putusan Inkracht di MA

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan memperketat mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya, perusahaan tetap wajib membayar upah pekerja selama proses perselisihan PHK hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Said menjelaskan, karyawan berhak menolak apabila perusahaan mengambil tindakan PHK. Perusahaan terlebih dahulu wajib memberitahukan rencana PHK kepada pekerja dan melakukan perundingan bipartit.

Baca Juga:

Kemnaker Dorong Korban PHK Ikut Reskilling dan Upskilling agar Bisa Kembali ke Dunia Kerja

"Pekerja atau buruh didampingi serikat pekerja atau serikat buruh untuk berdiskusi secara bipartit dengan pengusaha yang akan mem-PHK. Jadi diperketat, diperjelas, ada kepastian hukumnya," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026).

Menurut dia, apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja setempat. Jika pekerja tetap tidak menerima keputusan PHK, maka pekerja dapat menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Baca Juga:

178 Buruh Garmen di Cimahi Kena PHK, Ini Respons Menperin

"Bilamana salah satu pihak tidak bersepaham atau bersepakat, dia ke mediasi. Dan bilamana ada anjuran mediasi, maka bisa menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial," katanya.

Baca Juga:

Bos Apindo soal PHK Tembus 43 Ribu Orang: Akibat Persoalan Hulu Tidak Bisa Diselesaikan

Said menegaskan, selama proses perselisihan PHK belum menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung, kewajiban masing-masing pihak tetap berjalan. Pengusaha wajib tetap membayar upah buruh dan buruh tetap wajib datang ke perusahaan, menerima perintah kerja.

Dengan demikian, ujar Said Iqbal, upah pekerja selama proses penyelesaian perselisihan PHK sebelum adanya putusan inkracht dari Mahkamah Agung tetap menjadi kewajiban perusahaan.

Dia menilai ketentuan tersebut membuat proses PHK tidak dapat dilakukan secara mudah oleh perusahaan. Pekerja yang tidak menerima keputusan PHK juga memiliki ruang untuk mempertahankan haknya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Jadi dengan bahasa lain, tidak terlalu mudah sekarang pihak pengusaha melakukan PHK," kata Said Iqbal.

(Dhera Arizona)