Binti Mufarida
Menurut Presiden, keseluruhan program tersebut menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor sehingga penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” katanya.
Prabowo menjelaskan, digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya, masyarakat dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sedangkan kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
