Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya integrasi data sosial, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar tidak lagi terjadi kesalahan sasaran.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial saat ini tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujarnya usai Rapat Kabinet Paripurna.
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu alternatif kanal distribusi bantuan. Selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana. Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa,” kata Gus Ipul.
Dia menambahkan, proses pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan secara berkala sehingga bansos semakin tepat sasaran.
(Dhera Arizona)