Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengoreksi pernyataan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto terkait istilah “uang lelah” bagi prajurit TNI yang bertugas menangani bencana di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa prajurit TNI tidak boleh disebut lelah.
Koreksi tersebut disampaikan Prabowo saat rapat koordinasi dalam kunjungan peninjauan pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025). Dalam rapat itu, Suharyanto memaparkan dukungan anggaran BNPB untuk operasi tanggap darurat bencana, termasuk kebutuhan personel TNI di lapangan.
Dalam laporannya, Suharyanto menjelaskan bahwa dukungan anggaran untuk Mabes TNI belum sepenuhnya terealisasi karena kendala administrasi akhir tahun.
“Bahwa semua kebutuhan satuan operasi saat tanggap darurat ini kami dukung, memang sesuai dengan permintaan belum sepenuhnya, Mabes TNI meminta dukungan yang akhir tahun ini ada Rp80 miliar lebih, kami baru dukung Rp26 miliar, bukan uangnya tidak ada, karena pertanggungjawaban keuangan di tanggal 31 (Desember) kan harus selesai, Bapak, nanti dimulai lagi di tanggal 1 (Januari) ini, jadi tidak ada masalah untuk segi keuangan,” kata Suharyanto.
Suharyanto kemudian menyampaikan bahwa setiap prajurit TNI yang bertugas menerima uang makan, uang lelah, dan uang saku sebesar Rp165 ribu per orang. Pernyataan inilah yang langsung dikoreksi oleh Prabowo.
“Kalau tentara jangan uang lelah ya, karena tentara enggak boleh lelah,” kata Prabowo mengoreksi.
Menanggapi koreksi tersebut, Suharyanto langsung menyesuaikan istilah yang digunakan. “Uang saku, Bapak, siap,” jawab Suharyanto.
Prabowo kemudian menegaskan bahwa dana tersebut lebih tepat disebut sebagai uang semangat, sembari menekankan semangat pengabdian prajurit TNI. “Uang semangat, tidak mengenal lelah,” kata Prabowo.
“Siap, tidak mengenal lelah, siap,” jawab Suharyanto.
Prabowo juga menekankan bahwa TNI memiliki tugas pengabdian kepada bangsa dan negara sebelum meminta Kepala BNPB melanjutkan pemaparannya.
“Tidak mengenal lelah, berbakti kepada negara dan bangsa. Oke, lanjut,” kata Prabowo.
Dalam lanjutan laporannya, Suharyanto menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah terdampak bencana dibiayai oleh BNPB dengan mekanisme kerja terlebih dahulu, kemudian dilaporkan untuk proses penggantian anggaran.
“Kemudian untuk kebutuhan jembatan dan sebagainya, jembatan gantung semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, setelah diaudit, nanti yang dikeluarkan itu ditagihkan. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan ke Kementerian Keuangan,” kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
