Selain itu, pembaruan data pembangunan hunian sementara, hunian tetap, serta dana tunggu hunian perlu terus dilakukan secara dinamis. Kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan lahan dan ketidaksesuaian data di beberapa daerah, sehingga memerlukan validasi lanjutan, termasuk penetapan zona aman bencana.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja Satgas yang solid dan terkoordinasi. Penetapan skala prioritas, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan sumber daya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
(kunthi fahmar sandy)